tahapan perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan Rencana ; Penetapan Rencana ; Pengendalian Pelaksanaan Rencana ; Evaluasi. tahapan perencanaan pembangunan daerah

Kegiatan ini merupakan implementasi dari semua kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa dan telah ter-anggarkan dalam APBDesa. pdf. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 23116 . Simrenda dapat membantu semua tahapan dalam perencanaan pembangunan dae-rah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. Penyusunan Rencana 1) Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan: - Penyiapan rancangan awal7. comPemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana. GBHN menjadi landasan hukum perencanaan pembangunan bagi presiden untuk menjabarkannya dalam bentuk. waktu Sistem Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Hotel Jayakarta-Jakarta, 19 April 2007 2 Materi • Tahapan PerencanaanTahapan Perencanaan • Pengendalian • Evaluasi • PlPelaporan • Landasan Hukum PP 39 Tahun 2006 • Koordinasi Lintas Departemen • Ruang Lingkup Pengaturan PP. Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas- bawah dan bawah-atas. penetapan rencana; c. 1. Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli menyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2021 sebagai. RPJMD Ke-2 (2009 – 2013) 93 3. Penjelasan masing-masing jenis perencanaan Pembangunan tersebut adalah sebagai berikut : Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses menghasilkan rencana pembangunan di suatu daerah/tempat. Perencanaan Pembangunan Nasional dan -Undang Nomor 23 Tahun 2014Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan. Ketentuan pada pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan suatu proses pelaksanaan Musyarwarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kepada Pemerintah Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut. Renstra Perangkat Daerah; d. 8. id - Pembangunan ekonomi tidak hanya memandang dari sisi kuantitasnya saja, tetapi turut memperhatikan pemerataan pembangunan. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Nasional I Tahun 2005-2009, RPJM Nasional II Tahun 2010-2014, RPJM. Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan daerah di samping menggambarkan kepentingan lokal juga merupakan penjabaran dari perencanaan pusat (nasional). Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sugeng Hariyono membuka rapat finalisasi penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diselenggarakan secara hibrid pada Kamis. 2/002 Tgl. dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. com 3. 1 tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 12. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; b. 75 A Makassar Telp 08114124721 - 08114133371 e-mail gunmonoharto@yahoo. 20 March 2017 14:09. 1692 Asdaf Kota Tidore Kepuluan, Provinsi Maluku Utara Program Studi Manajemen Pemerintahan. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Rencana Pembangunan Daerah; 21. Kementerian Dalam Negeri . Prinsip-Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ini harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan1. Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan daerah mempunyai makna membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan aspek. Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perencanaan periode 1968-1998 Landasan bagi perencanaan pembangunan nasional periode 1968-1998 adalah ketetapan MPR dalam bentuk GBHN. RPJMD; dan c. Skenario Pembangunan Wilayah 81 2. Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan. Photo by ThisIsEngineering on Pexels. Manajemen Pembangunan Daerah. Apabila dikaitkan dengan perencanaan pembangunan daerah, maka perencanaan pembangunan yang dibuat daerah berkaitan dengan pembangunan nasional. tweet; Tags Perencanaan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan atau pedoman dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 31 dengan. Sistem. TATA CARA REVIU. Kualitas dari perencanaan daerah dan impli kasinya . 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menegah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat. H. (1) Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas: a. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna. , M. perumusan. pengendalian. TENTANG. Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Konsistensi (15%) 4. Tahapan Penilaian Provinsi dengan Perencanaan dan Pencapaian Terbaik 1. ABSTRAK: a. Daerah a. 10. 4. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Adapun menurut Tjokroamidjojo (1984) tahap-tahap dalam proses perencanaan adalah: a. badan perencanaan pembangunan daerah kota bogor v b a p p e d a peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah p4 penyusunan dokumen proses utama perencanaan level 1 peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah perencanaan pembangunan daerah p 4. Jangka waktu perencanaan dari Dokumen Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Pembangunan Bangunan Gedung Negara adalah kegiatan mendirikan Bangunan Gedung Negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baikPerencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). (2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan: a. Pasal 2 Dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Nasional, Menteri mempunyai tugas. Pelaksanaan kegiatan reviu dokumen rencana pembangunan (RKPD dan Renja-SKPD) dan anggaran tahunan daerah (KUA, PPAS dan RKA-SKPD) oleh APIP tidak menambah layer proses perencanaan dan penganggaran sebagaimana telah diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2010 dan. Kelengkapan danTata cara penyusunan RPJMD terdapat pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut: tahap awal melakukan persiapan penyusunan meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD, orientasi mengenai RPJMD, penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD, penyiapan data. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah diperkenalkan empat. mengumpulkan data yang dibutuhkan; 2. Dasar hukum perencanaan dan penganggaran 3. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2021-2026 I-1 I BAB I PENDAHULUAN 1. Jenis. Desain Sampul/Layout Mariny A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan untuk. tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. 9. DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG HARI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (d ua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem. Menyebarluaskan dokumen rencana kerja pembangunan Desa/Kelurahan. pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh. Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana. Oleh karena itu, pimpinan K/L/Satuan Kerja harus melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan menyusun hasil evaluasi tersebut sebagai bahan masukan penyusunan rencana pembangunan periode berikutnya. , MT Common Planning Process Step Preparing Planning Process Situation Analysis : Review & Revise - Internal Issues Plan - External Issues Performance Mission, Core Monitoring Values, Goals Budgeting Action Plan Siklus Perencanaan menurut UU no. b. Daerah a. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH. tahap pembangunan (Sumodingrat, 2000: 88). Dasar Pemikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan negara, dalam waktu relatif singkat (1999-2002), telah mengalami 4 (empat) kali perubahan. Ibu Ika Widyawati, selaku Ketua Tim Penilai Teknis (TPT), menyampaikan substansi penilaian PPD yang terdiri dari perencanaan, pencapaian, dan inovasi. 2. penyusunan. Renstra SKPD; d. RPJMD . Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara. Konsep Perencanaan Menurut Alexander Abe (2002;24-. Posisi daerah saat ini telah bergeser menjadi pelaksana utama kegiatan pembangunan daerah yangANATOMI PERENCAAAN. penetapan rencana; c. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah 7. D. membuat. “Saat ini tahapan Penyusunan RKPD Tahun 2024 dilaksanakan dengan. 5. Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah , sehubungan dengan. Pembangunan Daerah 5. Emil Mattotorang Cetakan : 2016 Penerbit De La Macca Jalan Borong Raya No. mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa. PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 8 (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila: a. 0163 2. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Pasal 260, Pasal. 5 Jenis Perencanaan Pembangunan Berdasarkan Jangka . Selain itu, tahap ini juga. Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kembali menggelar ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2022. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber. Kolom (4) diisi dengan nomor dasar hukum penetapan. selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak. Sifat : SEGERA Sdr. Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari. S takeholder yang dapat mengakses SIPD juga turut diatur. RPJMD Ke-1 (2005 – 2008) 87 2. 5. 3. Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua. - Faktor yang mempengaruhi perencanaan partisipatif di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi adalah tahapan -tahapan. partisipatif, tahapan -tahapan perencanaan belum semuanya dilaksanakan, dan masyarakat sebagai perserta belum sepenuhnya memahami identifikasi masalah da n kebutuhan masyarakat yang prioritas. "Mandatory spending itu meliputi 20 persen anggaran untuk pendidikan, 10 persen kesehatan, 10 persen ADD, belanja pegawai daerah dibatasi maksimal 30 persen dari total belanja APBD, belanja. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan. rencana. Pcraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7. 1. Renja SKPD. Setelah persiapan dilanjutkan tahapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berisi perumusan substansi dan penyajian / penuangan hasil perumusan. Dalam Negeri Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi. 3 Perencanaan Pembangunan Daerah Suatu perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan. 1. Identifikasi kondisi eksisting tata gunaTentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007. Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah dapat diterbitkan meskipun masih dalam bentuk dan konten yang sederhana. Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Studi Kelayakan Pendahuluan Pencarian informasi data perencanaan diperlukan kegiatan penyelidikan pada Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Bina_bangda bangda. Perencanaan pembangunan adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran. com - Kementerian Dalam Negeri menyiapkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang terdiri dari e-Database, e-Planning, e-Monev, dan e-Reporting. RKPD. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Kabinet Kerja 2014–2019 “Buku teks yang diramu dengan konteks empiris kasuistik ini dimaksud untuk mengisi minimnya buku tentang Perencanaan Daerah yang yang secara komprehensif-simultan memuat empat aspek (politik, hukum, administrasi. Surat Edaran Bersama Bappenas dan Menteri Dalam Negeri, Tahun 2007. 6. 1. Penilaian Keadaan Saat Ini Penyusunan perencanaan pembangunan selalu dimulai dengan penilaian kondisi. Tahapan Penyusunan RPJP Daerah adalah sebagai berikut : a. March 2020;. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 23. Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019. Peraturan Pemerintah No. Tahapan pelaksanaan. Tahapan Pembangunan Berdasarkan Master Plan dan Development Plan KSN Cekungan Bandung, direncanakan tahapan perencanaan pembangunan sebagai berikut Tahap I (2018 – 2022) Penataan kawasan dan pemantapan Jatinangor sebagai pembagi beban kota Bandung. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan. Penyelenggaraan pembangunan daerah dalam prosesnya terdiri dari 4 bagian, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian. Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21); 10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna. - 3 -. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah; c. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang undangan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan. proses perencanaan pembangunan daerah. Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 20. PARTISIPATIF • melibatkan berbagai pemangku kepentingan POLITIS • menerjemahkan visi dan misi. Menurut Abe (2002: 30). Tahap perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki suatu daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah dalam jangka waktu tertentu. Ciri-ciri pembangunan daerah menurut Riyadi, Deddy Supriady Bratakusumah (2004 ; 9)Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu. Dasar hukum Permendesa PDTT 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. BAB III TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4 (1) Rencana pembangunan daerah meliputi: a. RKPD 2024 ini. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Djirimu². RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021 I. Perencanaan Pembangunan Daerah oleh seluruh pemangku kepentingan yang didukung oleh infrastruktur teknologi informasi yang terdiri dari piranti keras, piranti lunak. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3)Peraturan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia. Landasan Hukum • Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, • Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara • Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • UU No. (Status 17 Juli 2014). BAB IV : ARAH DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN KOTA JANGKA PANJANG BAB V : PENUTUP Pasal 4 Rencana.